Berita Terkini

Dalam rangka melindungi penyelenggara Pemilu di tingkat adhoc, KPU Riau telah beberapa kali melakukan penjajakan dengan Pemerintah Provinsi Riau dan BPJS Ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan mengingat tugas yang menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu di tingkat adhoc memiliki resiko tinggi. Gayung bersambut, Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkomitmen untuk melindungi penyelenggara Pemilu 2024. Komitmen perlindungan tersebut dilakukan sebagai bentuk sinergitas dan kolaborasi dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  Komitmen perlindungan terhadap penyelenggara Pemilu tersebut telah dituangkan dalam MoU antara Pemerintah Provinsi Riau dengan BPJS Ketenagakerjaan yang ditandangani dalam acara Monev Implemnetasi Inpres 02 Tahun 2021 Pelaksanaan Perlindungan Penyelenggara Pemilu Provinsi Riau Tahun 2024 dan Monev Program JKP Bersama Mediator Disnakertrans Provinsi Riau yang dilaksanakan di Batam pada tanggal 10-12 Agustus 2023. Ketua Riau Ilham Muhammad Yasir yang hadir dalam kesempatan tersebut menyambut baik ditandatanganinya MoU ini. “Alhamdulillah, dengan ditandatanganinya MoU jaminan perlindungan bagi penyelenggara Pemilu ini menjadi angin segar bagi penyelenggara Pemilu di tingkat adhoc. Kerja mereka yang cukup berat dengan mobilitas yang tinggi hingga ke pelosok-pelosok tentu mengandung risiko yang tinggi. Jaminan perlindungan ini akan sangat berarti bagi keluarga mereka seandainya petugas adhoc Pemilu mengalami kecelakaan kerja,” ungkap Ilham.  Perlindungan terhadap penyelenggara pemilu 2024 menjadi topik pembahasan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) antara Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dan pihak BPJS Ketenagakerjaan.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinisi Riau, Imron Rosyadi mengatakan kualitas penyelenggaraan Pemilu adalah tanggung jawab semua pihak. kualitas penyelenggaraan Pemilu bisa ditingkatkan yaitu dengan cara memberikan perlindungan kepada seluruh penyelenggara. Meskipun secara teknis penyelenggara Pemilu itu adalah KPU maupun Bawaslu. Untuk meningkatkan kualitas Pemilu, kejadian pada pemilu 2011 menjadi cerminan untuk kita supaya kualitas penyelenggaraan pemilu dapat ditingkatkan yaitu dengan cara memberikan perlindungan kepada seluruh penyelenggara Pemilu.  “ Harapan kami kita akan memperluas coverage share dan meningkatkan persentase coverage share dengan cara kolaborasi bersama dengan cara kolaborasi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota” ungkapnya.  Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau-Kepri, Eko Yuyulianda mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinisi Riau melalui pihak Bawaslu, KPU dan Dinsnaker dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan seluruh para petugas penyelanggara Pemilu 2024.  “Para petugas Pemilu juga memiliki resiko sosial dalam menjalankan tugasnya, Hal tersebut berkaca pada penyelenggara pemilu sebelumnya dimana banyaknya kasus para petugas yang meninggal dunia saat mengawal jalannya pesta demokrasi tersebut” ungkap Eko.  Eko menjelaskan terkait perlindungan terhadap ekosistem penyelenggara pemilu tahun 2024, terdapat dua program perlindungan yang diberikan kepada para petugas pemilu, dimana untuk iurannya akan dibebankan melalui APBD Provinsi Riau.  “Tahun 2023 ini jumlah peserta yang akan dilindungi total sebanyak 9.881 orang. di tahun 2024 akan bertambah petugas adhoc yang bertugas di lapangan sehingga jumlah peserta dilindungi menjadi 164.809 orang. Para penyelenggara Pemilu ini dilindungi dalam Program JKK dan JKM” ungkap Eko. Lebih lanjut ia menambahkan, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar, yaitu perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat total tetap, serta layanan homecare. Sedangkan jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapatkan santunan sebesar Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang TK hingga perguruan tinggi, maksimal Rp174 juta.  Melalui perlindungan program BPJAMSOSTEK tersebut, jika ada peserta yang mengalami kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis akan ditanggung oleh pihak BPJAMSOSTEK sampai dinyatakan sembuh.  ”Kami siap menjalin kolaborasi dengan seluruh pihak lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia. Karena dengan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja dapat lebih fokus dalam bekerja karena terbebas dari rasa cemas sehingga berujung pada produktivitas yang terus meningkat dan citacita universal coverage jaminan sosial dapat segera terwujud,” tutup Eko.  

PASIR PENGARAIAN -- KPU Rohul Menjamu Partai Politik dalam penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Rokan Hulu. Acara dihadiri partai politik dan Bawaslu beserta Koramil Rokan Hulu P. Harahap. Acara bertempat di Kantor KPU Rohul pada Minggu (25/06/2023) Acara dibuka oleh Komisioner KPU Rohul Divisi Teknis Penyelenggaraan Cepi Abdul Husen. Beliau menyatakan bahwa KPU Rohul belum ada merilis nama-nama bakal calon DPRD sekaligus foto karena belum saatnya untuk menjadi bahan publik. Ia juga menambahkan bahwa sebagian besar belum memenuhi syarat, yakni permasalahan pada Foto masih crop KTP, KTP belum yang bersangkutan, Ijazah masih banyak yang mengupload ijazah  bukan dokumen ijazah, Ijazah asli yang di upload, Ijazah diupload tapi belum di legalisir.  Bahkan ada yang sudah dilegis ijazahnya, tapi bukan oleh pihak yang berwenang. Ia juga menambahkan bahwa permasalahan ada pada BB Pernyataan masih kertas kosong, belum diceklis, belum bermaterai. Selain itu juga ada permasalahan pada surat keterangan kesehatan, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan pengadilan, pencantuman gelar haji belum upload sertifikatnya serta ijazah S1 difotokopi dan belum dilegalisir.  Diakhir acara, beliau berharap agar terdapat koordinasi antara parpol dan KPU.Perbaikan Pencalonan DPRD akan dimulai dari tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023 Mendatang. (em/kpu)

PASIR PENGARAIAN -- Pawai atau arak-arakan Kirab Pemilu 2024 yang diselenggarakan di Kota Dumai diikuti oleh Rombongan dari KPU Rohul pada 21 Mei 2023 bertempat di Taman Bukit Gelanggang Dumai. Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Riau Ilham Muhammad Yasir. KPU Rohul diwakili oleh Komisioner Cepi Abdul Husen, Hj. Fitriyati Is, Azhar Hasibuan dan Asri Siregar bersama Sekretaris KPU Rohul Risman Dianto dan Seluruh Kasubbag diantaranya Kamarudin, Beni Efrika, Saparuddin dan Plt. Kasubbag Hukum dan SDM Robi Oksiendra. Cepi Abdul Husen memberi kesan tersendiri pada kirab Pemilu kali ini. "Sebagaimana tagline pemilu kali ini yaitu pemilu adalah sarana integrasi bangsa maka dengan adanya kirab ini hendaknya menjadi perekat persatuan dan kesatuan elemen masyarakat dalam menyukseskan pemilu 2024 yang luber dan jurdil." Fitriyati Is pun mengatakan bahwa Estafet ini merupakan bentuk kesiapan KPU dalam menyemarakkan perhitungan suara setahun sebelum dilaksanakan pada tahun mendatang. Azhar Hasibuan Menambahkan, "Estafet ini kita sambut dari Sumatera Utara Melalui Kabupaten Labuan Batu dan disesuaikan dengan segmen pemilih" Asri Siregar juga menyatakan estafet pemilu ini diberangkatkan dari ditujuh titik. "Nantinya di Riau akan disambut Sumatera Barat di perbatasan Kampar dan Sumbar", Tambahnya. Kirab pemilu 2024 rencanya akan diikuti oleh tujuh provinsi dan 306 Kabupaten/Kota di Indonesia Untuk provinsi riau akan melewati tiga kabupaten/kota yakni Dumai, Pekanbaru dan Kampar. Dumai akan menyelenggarakan Kirab dari 21 hingga 27 Mei 2023, Sementara Pekanbaru akan menyelenggarakan Kirab dari 28 Mei hingga 3 Juni 2023 dan ditutup oleh Kampar dari 4 Juni hingga 10 Juni 2023. (em/kpu)

PASIR PENGARAIAN -- Bertempat di Hotel Sapadia Pasir Pengaraian, KPU Rohul melalui rapat pleno terbuka menetapkan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) disaksikan stakeholder dan instansi terkait beserta Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Rokan Hulu. KPU Rohul diwakili oleh seluruh Komisioner dan Kasubbag Proda Beni Efrika beserta jajaran staf. Sementara turut hadir Perwakilan Bawaslu Provinsi Riau beserta perwakilan Bawaslu Rohul. Selain itu juga hadir Kapolres Rohul, Kalapas Kelas II B Pasir Pengaraian, Dandim KPR, Perwakilan Disdukcapil dan Perwakilan Kesbangpol Pemerintah Daerah Rokan Hulu. Acara dibuka oleh kata sambutan Ketua KPU Rohul Elfendri. Rangkaian materi dan penjabaran dipandu oleh Asri Siregar selaku Komisioner KPU Rohul Divisi Data dan Informasi. Pembacaan DPSHP tiap kecamatan dibacakan PPK masing-masing. Masukan dan tanggapan atas dikeluarkannya DPSHP ini berjalan alot terutama tanggapan dari Badan Pengawas Pemilu yang sebelumnya menyurati KPU Rohul terkait kelebihan pemilih  di TPS yang melebihi angka 300 Pemilih. "Kami berterimakasih kepada Bawaslu yang telah menyurati kami sehingga kita berbenah dan sekarang sudah tidak ada lagi setiap TPS itu melebihi 300 pemilih", Ungkapnya. Bawaslu Rohul diwakili Alamsyah menitikberatkan pada selisih DPS dan DPSHP yang berjumlah 4029. Ia berpesan, "Masukan panwascam agar rapat pleno oleh PPS disampaikan di TPS sekian itu ditracking data PPS mengenai apa penyebab TMS nya". Ia juga berpesan mengenai kelengkapan keterpenuhan data pemilih. Alamsyah juga menghimbau parpol agar berperan aktif dlm DPSHP, bukan hanya Bawaslu dan KPU Rohul. "Jika nanti ada konstituen, pasti akan ada menemukan konstituen yg belum terdaftar," Tambahnya. Mengenai permasalahan RT 000 RW 000, Bawaslu Rohul juga memperingati bahwa masih  terdapat kejadian seperti itu untuk pemilih. Contohnya di Tambusai, terkhusus di Lubuk Soting terdapat 87 pemilih, bahkan ada 85 pemilih yang RT 000 RW 000. Asri Siregar mentenggarai bahwa KPU juga tengah melakukan penelusuran dengan Disdukcapil temuan kpu Rohul bahwa memang ada pemilih yg RT 000 RW 000. Tidak hanya itu, Temuan lain KPU Rohul juga terdapat KTP 2 desa dengan RT RW benama Lubuk Soting, Desanya Tingkok serta sebaliknya yakni desanya Lubuk Soting namun RT RW nya Tingkok. Harry selaku perwakilan Disdukcapil memberi tanggapan mengenai terdaftar 1311 pemilih dengan RT 000 RW 000. "Penerbitan KK baru, F101 (kode formulir) hal itu terjadi karena pengentrian F101. Nanti kita bersihkan lagi datanya.  Kita akan terbitkan RT dan RW nya.", Tegas pihak Disdukcapil. Pihak disdukcapil juga telah berpesan mengenai adanya perbedaan di KK dengan nama di Desa. Ia juga menambahkan, "Untuk Antisipasi itu, kami tekankan pada pak Camat agar Kades mengundang Disdukcapil ke lokasi, Disdukcapil komitmen akan jemput bola, walau sampai malam, yang penting 1 hari selesai." Alhasil, rekapitulasi DPSHP berjumlah total 394.289 dengan laki-laki berjumlah 199.578  dan perempuan berjumlah 194.711 di 1764 TPS Se-Kabupaten Rokan Hulu. Rencananya akan bergulir DPSHP akhir dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diantara 20 Juni hingga 21 Juni 2023. (em/kpu)

PASIR PENGARAIAN -- KPU Rohul menjamu pendaftar pertama parpol Bacaleg DPRD Rokan Hulu yakni Nasdem pada 11 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB. Rombongan parpol diwakili oleh Ketua DPD Nasdem Rohul Teddy Mirza Dal beserta Sekretaris Agus Trisno dan Bendahara Arekli Fardi bersama admin dan operator SILON partai Nasdem. Rombongan disambut oleh Ketua dan Komisioner KPU Rohul.  Pengajuan bacaleg DPRD Rohul itu diawali dengan kata Sambutan Oleh Ketua KPU Rohul Elfendri. Setelah disambut dan kata sambutan, admin dan operator parpol dipersilahkan ke ruang pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan berjalan alot dan komprehensif. Setelah beberapa waktu, akhirnya pemeriksaan dokumen selesai dilaksanakan. Terhitung Nasdem DPD Rohul mengajukan 45 Bacaleg DPRD di 6 Dapil Rokan Hulu.  Teddy Mirza Dal menyatakan bahwa Admin dan Operator Silon Parpol bekerja dengan baik sehingga adminsitrasi dapat dikoordinir dengan baik. "Semua parpol ingin menang, kemenangan harus disertai usaha perjuangan dan doa. Kita punya harapan untuk menang.", Sambungnya dengan optimis. Pengajuan Bacaleg rencananya akan ditutup pada Minggu, 14 Mei 2023 Pukul 23.59 WIB. Merespon hal itu, Cepi Abdul Husen selaku Komisioner KPU Rohul menghimbau untuk parpol yang tengah bersiap-siap melengkapi dokumen agar bersurat sebelum kedatangan dan aktif berkoordinasi dengan KPU Rohul terkait Pengisian Silon dan dengan DPP masing-masing. "Mudah-mudahan 17 Parpol lainnya dapat terjadwal waktu kedatangannya", terangnya, Dipenghujung acara pengajuan, Nasdem menerima Tanda Terima Dokumen beserta Berita Acara. Setelah itu, pernyataan dan beberapa tangapan diberikan disesi konferensi pers yang dihadiri beberapa awak media. Akhirnya rombongan berfoto bersama KPU Rohul sebagai penutupan dari rangkaian pengajuan bacaleg DPRD Rohul. (em/kpu)  

PASIR PENGARAIAN -- KPU gelar rapat koordinasi perihal pengisian SILON (Sistem Pencalonan) bersama admin dan petugas penghubung Partai Politik bertempat di Kantor KPU Rokan Hulu. Rapat diselenggarakan menyikapi nihilnya pendaftar DPRD dihari ke-10 tahapan pendaftaran DPRD Rohul. Acara dihadiri Komisioner KPU Rohul, Komisioner Bawaslu yakni Alamsyah, admin dan petugas penghubung. Acara dibuka oleh Ketua KPU Rohul Elfendri. Materi disampaikan oleh Cepi Abdul Husen selaku Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan. Elfendri mengungkapkan bahwa acara ditaja sebab bermaksud menjaga kesiapan semua pihak. "Agar tidak ada lagi ketika pendaftaran tutup ada yang marah-marah atau tidak puas", Terangnya saat membuka acara. Kesulitan pengisian Silon berada di permasalahan hambatan akun Silon yang belum terbuka atau belum pernah terbuka sama sekali. Cepi Abdul Husen juga selaku pemateri menyampaikan hambatan yang rawan saat laman Silon diakses banyak pengguna internet sehingga menjadikannya lamban dan terganggu dalam hal mengakses laman Silon. Selain itu Azhar Hasibuan selaku Komisioner KPU Rohul Divisi Hukum Pengawasan berpesan agar partai politik siaga dan cermat dalam penginputan serta berharap agar penyelenggara pemilu menyelenggarakan tahapan dengan tenteram. Alamsyah selaku Komisioner Bawaslu Rohul Bidang Hukum Sengketa juga berpesan agar tidak terjadi sengketa. Ia menyayangkan jika partai politik yang diperjuangkan admin dan petugas penghubung tidak lolos dan tidak melengkapi. Ia berpesan agar gencar berkoordinasi dengan DPP dan KPU Rohul dalam hal kelengkapan dokumen pendaftar. Rilis KPU RI juga menjadi dasar atas diselenggarakannya rapat ini terkait perwakilan 30% perempuan atas kesepakatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), BAWASLU RI dan KPU RI. Rilis itu memuat alokasi kursi yang berjumlah 7 dan 8 alokasi kursi harus diwakili 3 perempuan. Sementara untuk alokasi kursi berjumlah 6, maka harus ada 2 perempuan. (em/kpu)