Berita Terkini

KPU Rohul turun langsung  menyeleksi calon Pergantianan AntarWaktu (PAW) untuk  Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam (4/4/2023). Seleksi berupa rekrutmen terbatas terbuka itu dilakukan oleh Ketua KPU Rohul Elfendri beserta Fitriyati Is selaku Anggota KPU Divisi Sosdiklih & SDM dan Pejabat Pembuat Komitmen Robi Oksiendra. Seleksi dilakukan langsung di Kantor Desa Teluk Sono terhadap 4 orang calon yang sudah pernah mendaftar di SIAKBA KPU Rokan Hulu. Rekrutmen dilakukan terkait pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam beberapa waktu silam dengan alasan kesehatan. Elfendri menegaskan bahwa memang tidak tersedianya daftar Penggantian Antarwaktu karena pada saat pendaftaran PPS Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam hanya berjumlah 3 orang. "Kita lakukan wawancara supaya kita menemukan yang terbaik", tambahnya. Sementara itu Fitriyati Is berharap bahwa dengan adanya seleksi wawancara ini dapat menjalankan tugasnya dengan tanggungjawab. (em/kpu)

PASIR PENGARAIAN -- KPU Rohul menghadiri Pembahasan Dana Hibah Pilkada 2024 yang ditaja oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Rohul di ruang rapat Kesbangpol pada Kamis, 30 Maret 2023. Tampak hadir Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Simel Meri. Kesbangpol diwakili oleh Dolla Siregar selaku Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Sementara KPU Rohul diwakili oleh Ketua KPU Rohul Elfendri beserta Kasubbag Umum Kamarudin dan Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi (Proda) Beni Efrika.  Elfendri menyatakan bahwa dari hasil pertemuan itu belum ada keputusan terkait anggaran maupun kesepakatn NPHD (Nota Kesepahaman Hibah Daerah). Namun KPU Rohul melalui KPU Provinsi Riau mengusulkan 40% Anggaran Honorarium Badan Adhoc  (PPK,  PPS,  KPPS dan Pantarlih) dari total pagu yang ditanggung oleh Pemprov Riau. Sementara di tahun 2024 sekitar 60% Anggaran Honorarium Badan Adhoc akan ditanggung oleh Pemprov Riau. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang dilakukan serentak bersama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau pada November 2024 mendatang rencananya akan serantak dilaksanakan di 12 Kabupaten/Kota di Riau.  "Dalam pembahasan Usulan Anggaran sharing budget yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau memang belum ada kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, namun kami optimis Pilkada Serentak 2024 akan bergulir sesuai prosedur", Tutup Elfendri optimis. (em/kpu)  

PEKANBARU -- KPU Rohul mengikuti rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumntasi (PPID) yang ditaja oleh KPU Provinsi Riau (30/3/2023). Bimtek yang terkait dengan strategi pengembangan PPID dalam rangka meningkatkan keterbukaan Informasi Publik itu disampaikan narasumber yakni Zufra Irwan selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Riau Nugroho Noto Susanto selaku Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi Riau. KPU Rohul diwakili oleh Anggota KPU Rohul Divisi Sosdiklih Parmas dan (SDM), Fitriyati Is Beserta Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi KPU Rohul Saparuddin. Acara diawali dengan sambutan oleh Ketua KPU Provinsi Riau Ilham Muhammad Yasir. Lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai urgensi keterbukaan pemilu sesuai undang-undang keterbukaan informasi. Digitalisasi informasi publik menjadi materi berikutnya disusul dengan sosialisasi BPJS Ketenagkerjaan dengan KPU Kabupaten/Kota. Tak lupa pula penyampaian penghargaan pengelolaan PPID KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau bersamaan dengan penyerahan Laporan PPID KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepada Komisi Informasi Provinsi Riau. Fitriyati Is mengungkapkan bahwa bimbingan teknis ini dirasa perlu untuk meningkatkan kompetensi teknis PPID KPU Rohul dalam menyiarkan informasi. "Keterbukaan informasi menjadi prioritas kita disamping akuntabel dan efisien pastinya", tambah Fitriyati Is. Perihal Menggalakkan Keterbukaan Informasi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan tujuan mewujudkan pelayanan, mempercepat penyelesaian sengketa dan mempercepat mekanisme pemerolehan informasi. "Dari bimibngan teknis ini akan kita aplikasikan sedemikian rupa dalam hal pembaharuan sistem layanan informasi publik mengenai Pemilu di Rokan Hulu", Tutup Fitriyati Is. (em/kpu)  

PASIR PENGARAIAN -- KPU Rohul mengirim perwakilan untuk mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) penanganan pelanggaran administratif dan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tahun 2024 di Surabaya. Adapun perwakilan KPU Rohul diwakili oleh Azhar Hasibuan Selaku Anggota KPU Rohul Divisi Hukum dan Pengawasan beserta Robi Oksiendra selaku perwakilan Sekretariat KPU Rohul Subbagian Hukum dan SDM. Acara ini diikuti oleh 546 peserta dari 16 Provinsi Se-Indonesia dengan perwakilan dari Provinsi Riau sendiri terdapat 24 peserta. Acara yang diselenggarakan selama tiga hari sejak 29 s/d 31 Maret mendatang itu dihadiri oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, seluruh Komisioner KPU RI. Turut hadir juga Bawaslu RI yang menjadi narasumber beserta Kejaksaan dan praktisi hukum. Azhar Haibuan mengatakan "Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat Divisi Hukum dan Pengawasan yang ibarat benteng pertahanan". Ia menambahkan, "penanganan potensi permasalahan sengketa administrasi, sengketa proses, maupun sengketa hasil yang akan dihadapi KPU dalam pemilu tahun 2024 ini harus disikapi dengan cermat, terlebih kita sudah memiliki pengalaman dalam penanganan sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2020 silam" Agenda acara diisi dengan pemaparan materi beserta hasil diskusi dengan evaluasi kegiatan. Acara ini merupakan bentuk sinergitas antara KPU dengan stakeholder yang memiliki peranan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks kejaksaan, bimtek ini terkait dengan syarat calon anggota DPR, DPRD dan DPD khususnya mantan terpidana. Dilain sisi Bawaslu sebagai mitra sesama penyelenggara pemilu untuk membangun kesepahaman terkait mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu. "Dengan adanya forum diskusi dan evalusi, kita dapat belajar dari daerah lain dan lebih siaga menghadapi sengketa Pemilu 2024", tutup Azhar Hasibuan.  (em/kpu)  

PASIR PENGARAIAN -- KPU Rohul melaksanakan monitoring ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 29 Maret 2023 guna memastikan verifikasi faktual Bacalon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bergulir sesuai prosedur. Monitoring itu dibagi atas empat tim dari KPU Rohul untuk terjun ke beberapa daerah secara langsung dalam verifikasi faktual kedua. Verifikasi faktual  kedua itu dimulai sejak tanggal 26 hingga 8 April mendatang. Anggota KPU Rohul Divisi Teknis Penyelenggaraan Cepi Abdul Husen menerangkan bahwa terdapat 1.473 sebaran dukungan yang tersebar sebagai syarat dukungan anggota DPD di 16 Kecamatan di Rokan Hulu. Ia menambahkan, "Untuk dikunjungi secara langsung oleh verifikator itu dari rumah ke rumah (door to door) berlangsung sampai tanggal 1 April 2024. Bagi pendukung yang tidak dapat ditemui, panggilan video dilaksanakan rencananya oleh verifikator dari tanggal 2 s/d 4 April 2023. Sementara rekaman video akan ditindaklanjuti dari tanggal 2 hingga 7 April 2023 berdasar kesepakatan rapat koordinasi dengan Lialison Officer (LO) Bacalon DPD dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beberapa waktu silam. Monitoring oleh KPU Rohul rencananya akan dilakukan  tiga hari kedepan terhitung dari tanggal 29 s/d 31 Maret 2023. Cepi Abdul Husen berharap agar terdapat sinergi antara masyarakat dan verifikator sehingga Verifikasi Faktual Kedua ini dapat berjalan lancar sesuai prosedur.(em/kpu)

PASIR PENGARAIAN -- Bertempat di Kantor Gubernur Riau (27/3/2023), KPU Rohul menghadiri acara rapat komitmen pembahasan persiapan pemilihan Kepala Daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (KDH) 2024. Acara yang digelar Pemprov Riau itu dihadiri Sekretaris Daerah Kab/Kota se-provinsi Riau, Kesatuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-provinsi Riau, Ketua KPU Kab/Kota Se-provinsi Riau beserta Ketua Bawaslu Kab/Kota se-provinsi Riau. KPU Rohul sendiri diwakili oleh Ketua KPU Rohul Elfendri bersama Sekretaris KPU Rohul Risman Dianto. Elfendri menegaskan bahwa acara ini menyepakati setiap pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada 2024. Ia menambahkan, "Usulan dari mayoritas pemerintahan kab/kota terkait sharing anggaran pilkada 2024 merujuk kepada opsi yang diusulkan KPU Prov Riau bahwa semua honor Badan Adhoc ditanggung oleh Pemprov Riau. Rapat  ini berdasar Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Elfendri berharap bahwa dengan adanya penandatanganan Komitmen bersama ini dapat membantu lancarnya tahapan Pilkada 2024 dengan sinergi dari semua pihak. (em/kpu)